Daftar Isi :
Pendahuluan : I
Daftar dan Profil Wali Kota Padang Panjang dari Masa ke Masa : II
Era Pembangunan dan Modernisasi (1973–1998) : III
Era Reformasi dan Otonomi Daerah (1998–2013) : IV
Padang Panjang Modern dan Era Digital (2013–Sekarang) : V
Analisis Perkembangan Pemerintahan Kota : VI
Kesimpulan : VII
Daftar Pustaka : VIII
I. Pendahuluan
Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota tertua di Provinsi Sumatera Barat yang dikenal sebagai “Serambi Mekah”. Julukan ini lahir dari peran penting Padang Panjang sebagai pusat pendidikan Islam dan budaya Minangkabau. Setelah ditetapkannya sebagai daerah otonom pada tahun 1957, Kota Padang Panjang mulai membangun struktur pemerintahan sendiri, dipimpin oleh seorang Wali Kota yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
Kepemimpinan di Padang Panjang mencerminkan dinamika politik nasional yang terjadi di Indonesia — mulai dari era pasca-kemerdekaan, masa Orde Baru, hingga era reformasi dan pemerintahan modern saat ini. Setiap Wali Kota memiliki kontribusi tersendiri dalam membangun wajah kota, baik melalui kebijakan, inovasi, maupun pendekatan sosial terhadap masyarakat.
II. Daftar dan Profil Wali Kota Padang Panjang dari Masa ke Masa
1. Umar Ali (1957–1958)
Sebagai Wali Kota pertama, Umar Ali memegang peran penting dalam membangun dasar pemerintahan daerah. Pada masa kepemimpinannya, fokus utama diarahkan pada pembentukan struktur birokrasi, pengelolaan administrasi, serta penataan kawasan pusat pemerintahan di jantung kota.
2. Mohammad Yusuf Datuk Malano Basa (1958–1959)
Beliau melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dengan memperkuat struktur administrasi dan hubungan antarlembaga. Masa ini dikenal sebagai periode konsolidasi setelah penetapan otonomi kota.
3. RM. Sutoro Tejokusumo (1959–1960)
RM. Sutoro memimpin di masa transisi menuju penataan tata kota yang lebih baik. Ia dikenal memperkenalkan pola perencanaan kota sederhana dan disiplin dalam birokrasi pemerintahan.
4. Soejatmono, BA (1960–1963)
Soejatmono dikenal sebagai sosok yang menegakkan disiplin kerja di lingkungan aparatur. Pada masa ini, struktur pemerintahan kota mulai stabil dan berbagai program pelayanan masyarakat mulai dirintis.
5. St. Mansur Dt Sati (1963)
Menjabat dalam waktu singkat, St. Mansur Dt Sati merupakan figur karismatik yang menanamkan nilai-nilai adat dan religius dalam kepemimpinan pemerintahan lokal.
6. Kamaruddin (1963–1967)
Pada masa Kamaruddin, pembangunan fasilitas umum mulai digalakkan. Ia juga memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan dasar sebagai fondasi kesejahteraan warga kota.
7. Anwardin, BA (1967–1973)
Anwardin menitikberatkan kebijakan pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia juga memperkuat tata kelola keuangan daerah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota.
III. Era Pembangunan dan Modernisasi (1973–1998)
8. Drs. Rustian Said (1973–1980)
Pada masa ini, pembangunan fisik menjadi fokus utama. Kota Padang Panjang mengalami perluasan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan utama dan fasilitas publik.
9. Drs. Muzahar Mukhtar (1980–1983)
Kepemimpinan Muzahar ditandai dengan peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah dan efisiensi dalam pelayanan publik.
10. Drs. Asril Saman (1983–1988)
Asril Saman menaruh perhatian besar pada sektor ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan perdagangan dan pasar tradisional.
11. H. M. Achjarli A. Djalil, SH (1988–1993)
Masa ini menjadi tonggak kemajuan di bidang pendidikan. Achjarli Djalil memperkuat citra Padang Panjang sebagai kota pelajar dan mendukung berkembangnya lembaga pendidikan Islam.
12. Drs. Loekman Gindo (1993–1998)
Loekman Gindo memimpin di masa menjelang reformasi. Ia berusaha menyeimbangkan pembangunan fisik dengan pemberdayaan sosial di tengah perubahan politik nasional.
IV. Era Reformasi dan Otonomi Daerah (1998–2013)
13. Yohanis Tamin, SH (1998–2003)
Yohanis Tamin menjadi Wali Kota pertama di masa reformasi. Ia berperan dalam menyesuaikan sistem pemerintahan kota dengan kebijakan otonomi daerah yang baru diberlakukan pada akhir 1990-an.
14. dr. H. Suir Syam, M.Kes, MMR (2003–2008 & 2008 - 2013)
Suir Syam membawa pendekatan manajerial dalam birokrasi dan memperkuat sistem kesehatan masyarakat dan pengembangan pariwisata religi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia juga memperkenalkan konsep pembangunan kota berwawasan lingkungan. kemudian dikenal sebagai tokoh nasional setelah menjadi anggota DPR RI.
15. Budi Harianto (Plt., 2013)
Menjabat sebagai pelaksana tugas, Budi Harianto memastikan keberlangsungan pemerintahan jelang pemilihan kepala daerah baru.
V. Padang Panjang Modern dan Era Digital (2013–Sekarang)
16. H. Hendri Arnis, BSBA (2013–2018)
Hendri Arnis dikenal melalui program penataan kota dan revitalisasi kawasan pasar. Ia mendorong reformasi birokrasi dan memperkuat tata ruang kota secara modern.
17. Martoni, S.Sos, M.Si (Plh., 2018)
Martoni menjabat sementara untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan transisi kepemimpinan berjalan lancar.
18. Fadly Amran, B.B.A. (2018–2023)
Fadly Amran, salah satu Wali Kota termuda dalam sejarah kota ini, memperkenalkan konsep smart city dan digitalisasi layanan publik. Masa kepemimpinannya menandai transformasi besar dalam pelayanan pemerintahan berbasis teknologi.
19. Sonny Budaya Putra, A.P., M.Si (Pj., 2023–2025)
Menjabat sebagai Penjabat Wali Kota, Sonny Budaya Putra bertugas menjaga kesinambungan pemerintahan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah berikutnya.
20. H. Hendri Arnis, BSBA (2025–sekarang)
Kembali menjabat untuk periode kedua, Hendri Arnis bersama wakilnya, Allex Saputra, membawa visi pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat, digitalisasi birokrasi, dan penguatan ekonomi kreatif.
VI. Analisis Perkembangan Pemerintahan Kota
Perjalanan kepemimpinan Wali Kota Padang Panjang menunjukkan adanya kesinambungan antara pembangunan fisik dan penguatan sumber daya manusia. Dari masa ke masa, arah kebijakan kota bergerak dari pembangunan dasar menuju tata kelola pemerintahan modern.
Era Orde Baru menekankan pembangunan infrastruktur, sementara era reformasi membawa pembaharuan sistem pemerintahan melalui otonomi daerah. Memasuki dekade 2010-an, digitalisasi pemerintahan menjadi ciri utama, yang memperkuat transparansi dan efisiensi layanan publik.
VII. Kesimpulan
Selama lebih dari enam dekade, Kota Padang Panjang telah dipimpin oleh 21 Wali Kota dengan berbagai latar belakang dan gaya kepemimpinan. Masing-masing memberikan kontribusi berarti terhadap pembangunan daerah, baik dalam bidang pemerintahan, pendidikan, ekonomi, maupun sosial-budaya.
Sejarah ini menggambarkan bagaimana sebuah kota kecil di jantung Sumatera Barat berhasil mempertahankan jati dirinya sebagai kota religius, berbudaya, dan kini bergerak menuju tata kelola pemerintahan modern berbasis teknologi.
VIII. Daftar Pustaka
Pemerintah Kota Padang Panjang. (2024). Profil dan Sejarah Pemerintahan Kota Padang Panjang. Padang Panjang: padangpanjang.go.id.
Wikipedia. (2024). Daftar Wali Kota Padang Panjang. Diakses dari: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Wali_Kota_Padang_Panjang
Antara News Sumbar. (2025). KPU Tetapkan Hendri Arnis–Allex Saputra sebagai Pasangan Terpilih Pilkada Padang Panjang.
Infopublik.id. (2023). Mengenal Wali Kota Padang Panjang dari Masa ke Masa lewat Mural di Kampung Kreatif.
Sinyalnews.com. (2024). SK Sonny Budaya Putra Diperpanjang, Amanah Pj Wali Kota Padang Panjang Resmi Diemban Lagi.
Post a Comment